KOMPAS.TV - Dalam sebuah diskusi, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, memberikan pandangannya mengenai kebijakan "zakat kabinet" yang diusung oleh pemerintahan baru Prabowo Subianto.
Ia menyatakan keprihatinan terhadap jumlah calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang mencapai 113 orang.
Menurut Burhanuddin, terdapat dua isu krusial yang perlu diperhatikan: pertama, jumlah menteri yang terlalu besar dapat menghambat proses pengambilan keputusan; kedua, nama-nama yang dipanggil tampaknya belum menunjukkan kompetensi dan integritas yang cukup.
Burhanuddin mengingatkan bahwa konsep "zakat kabinet" yang diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang profesional, harus didukung oleh dukungan politik yang kuat agar dapat bertahan.
Ia menekankan prinsip "right man in the right place" sebagai kunci keberhasilan kabinet.
Namun, dengan jumlah yang besar, proses pengambilan keputusan bisa semakin rumit dan tidak efisien.
Ia mencatat bahwa dalam manajemen modern, semakin banyak pintu yang harus dilalui, semakin panjang waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan.
Burhanuddin mencontohkan pemisahan Kementerian Pendidikan yang menambah kompleksitas, sehingga tantangan bagi Prabowo menjadi lebih besar.
Meskipun ada harapan untuk keberhasilan kabinet, ia tetap skeptis tentang efektivitasnya tanpa manajemen yang tepat.
#zakenkabinet #prabowo
Baca Juga Pengamat Ungkap Alasan Ketidakhadiran Megawati di Pelantikan Prabowo-Gibran di https://www.kompas.tv/nasional/547095/pengamat-ungkap-alasan-ketidakhadiran-megawati-di-pelantikan-prabowo-gibran
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/547101/soal-kabinet-zaken-prabowo-pengamat-kabinet-besar-bisa-hambat-proses-keputusan
