JAKARTA, KOMPAS,TV - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya agar tidak menugaskan kader yang diusulkan menjadi menteri untuk mencari keuntungan dari anggaran negara.
Menurut Prabowo, pemerintahan saat ini membutuhkan sosok-sosok yang mau bekerja demi bangsa dan negara, serta mampu menghadapi perkembangan zaman.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta pada Kamis (10/10/2024).
Di kesempatan yang lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku belum membahas susunan menteri kabinet bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Soal kemungkinan jatah menteri untuk PKB, Muhaimin menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.
Kendati demikian, Muhaimin mengatakan siap kapan pun bila mendapatkan panggilan dari Prabowo.
Sementara itu, Partai Golkar memastikan kader-kader yang ditunjuk untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran memiliki integritas.
Menurut Sarmuji, partainya merekrut kader berdasarkan pertimbangan integritas.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai ultimatum Prabowo terhadap ketua umum partai politik pendukungnya merupakan hal positif.
Menurut Agung, Prabowo belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana banyak menteri yang terjerat kasus pidana korupsi.
Rencananya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama menteri kabinet Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024.
Pengumuman dilakukan di hari yang sama saat Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Apa maksud dari pernyataan Prabowo tersebut akan kita bahas bersama Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.
Baca Juga Membaca Sinyal Nama Menteri di Kabinet "Gemuk" Prabowo-Gibran, PDIP Masuk? di https://www.kompas.tv/nasional/545154/membaca-sinyal-nama-menteri-di-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-pdip-masuk
#prabowo #menteriprabowo #apbn
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/545228/prabowo-ingatkan-calon-menteri-tak-cari-uang-dari-apbn-begini-kata-pengamat-politik
