Dalam dunia pemerintahan, gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat negara sering kali menjadi isu yang sensitif. Istilah gratifikasi sendiri berasal dari kata "gratit", yang artinya pemberian dengan tujuan tertentu, sering kali berkaitan dengan posisi atau jabatan seseorang. Praktik ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat publik.
Dalam beberapa kasus, pemberian hadiah dilakukan dengan maksud untuk memengaruhi kebijakan atau sikap seorang pejabat secara tidak langsung. Seperti yang dijelaskan dalam diskusi ini, "Hadiah diberikan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memengaruhi kebijakan pajak yang menguntungkan pihak pemberi." Hal ini dapat berdampak negatif pada integritas dan transparansi pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
Pendekatan secara pribadi kepada pejabat negara sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan harapan dapat memengaruhi kebijakan yang sedang berjalan. Sebagai contoh, pemberian hadiah kepada pejabat pajak dengan harapan agar kebijakan tertentu tidak diberlakukan demi kepentingan bisnis sang pemberi. Hal ini bisa berdampak langsung pada perekonomian negara, di mana keputusan-keputusan penting dapat diubah demi kepentingan individu atau kelompok.
Sebagai bentuk pengawasan, seluruh hadiah yang diterima oleh pejabat negara harus dilaporkan kepada institusi yang berwenang. Langkah ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tetap objektif dan transparan. Seperti yang dijelaskan oleh seorang narasumber, "Seluruh hadiah yang diterima harus dilaporkan ke negara, agar tidak ada potensi konflik kepentingan."
