JAKARTA, KOMPAS.TV - Lagi-lagi dugaan kebocoran data pribadi warga terjadi. 6 juta data wajib pajak dijual di internet oleh kelompok Bjorka yang sebelumnya juga pernah terlibat pembocoran data warga Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, bahkan diduga data NPWP Presiden Joko Widodo, anaknya Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri juga bocor.
Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan Kementerian Kominikasi dan Informatika, Badan Siber Sandi Negara, serta Kementerian Keuangan melakukan langkah mitigasi cepat.
Dia menduga data bocor karena keteledoran password atau masalah penyimpanan data yang terlalu banyak.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah adanya dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.
Pengamat Siber Vaksincom, Alfons Tanujaya menyayangkan penyangkalan dan pembantahan dari Direktorat Jenderal Pajak atas dugaan kebocoran data NPWP.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan meminta kasus dugaan kebocoran data 6,6 juta wajib pajak ditanggapi serius.
Menurut Puteri, serangan siber ini merugikan masyarakat karena data pribadi tersebar ke publik hingga diperjualbelikan.
Peretas Bjorka dalam situs jual beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia seharga 10.000 Dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 151,7 juta.
Bjorka memberikan sampel data untuk meyakinkan calon pembeli, salah satunya data Jokowi, Gibran, Kaesang dan sejumlah menteri lainnya.
Jenis data wajib pajak yang diduga bocor dalam sampel data yang diberikan Bjorka adalah Nomor KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat rumah, tempat tanggal lahir, surat elektronik, termasuk Kantor Pajak tempat wajib pajak mendaftar.
Keamanan data di Indonesia masih terbilang rawan, bahkan pada Juni lalu, Pusat Data Nasional sementara juga ditembus hacker.
Pemerintah harus meningkatkan keseriusan menjamin keamanan data negara dan warganya.
#jokowi #npwp #pajak
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/539792/pengamat-siber-respons-bantahan-dirjen-pajak-terkait-dugaan-kebocoran-6-juta-data-npwp
