JAKARTA - Politisi muda Papua, Maximus Tipagau mengaku heran dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Mimika yang banyak hidup dibawah garis kemiskinan.
Padahal menurutnya, APDB Kabupaten Mimika tahun 2024 lebih dari Rp 7,5 Triliun. Dimana sebagian besar berasal dari transfer langsung dari PT Freeport Indonesia dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Calon Bupati Kabupaten Mimika tersebut mengatakan ada yang salah dengan pengelolaan anggaran di Kabupaten Mimika, sehingga anggaran besar dalam APBD tersebut tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat Mimika.
INDONEWSTODAY.COM – Maximus Tipagau, politisi muda asal Papua, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Mimika yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, meski APBD Kabupaten Mimika tahun 2024 mencapai lebih dari Rp7,5 triliun.
Sebagian besar dana tersebut berasal dari transfer langsung PT Freeport Indonesia dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Calon Bupati Kabupaten Mimika ini menyatakan bahwa ada yang salah dalam pengelolaan anggaran di Mimika, sehingga dana besar tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
"Kenapa rumah layak huni tidak ada, air bersih sulit ditemukan, pendidikan masih terhambat, dan gizi buruk masih menjadi masalah?" tanya Maximus dalam Podcast JPP Talk, Promedia, Rabu (7/8/2024).
Pria yang dijuluki sebagai Gladiator Papua ini menegaskan bahwa permasalahan di Mimika bukanlah akibat kurangnya anggaran.
Menurutnya, negara dan PT Freeport Indonesia telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
"Ini bukan kesalahan negara atau Freeport. Freeport sudah melaksanakan kewajibannya dengan mentransfer sekitar Rp4 triliun langsung ke kas daerah setiap tahun," ujar Maximus, yang pernah bekerja di Freeport selama 14 tahun.
Maximus, yang juga pendiri Yayasan Somatua, menilai kesalahan terletak pada pemimpin daerah yang tidak berkomitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Negara sudah sangat mendukung Papua dengan triliunan rupiah, namun perubahan di Papua masih sulit diukur," tegasnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Mimika, yang dengan anggaran APBD sebesar Rp7,4 triliun pada tahun 2024, tidak mengalami perubahan signifikan bagi warganya.
"Sekarang, dimana peran pemerintah daerah? Saya pikir, masalahnya ada pada birokrasi, pemerintahan, dan para pemimpin yang tidak memiliki komitmen," lanjutnya.
Atas dasar itu, Maximus memutuskan untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Mimika dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Sebagai putra asli Papua dari suku Moni yang lama bekerja di PT Freeport Indonesia, ia ingin memastikan adanya perubahan di Kabupaten Mimika.
"Itulah alasan saya maju sebagai Bupati. Karena berapapun bantuan yang saya berikan lewat yayasan dan perusahaan saya, tidak cukup untuk menolong masyarakat Papua," ujarnya.
#indonewstodaytv
