KOMPAS.TV - Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka enggan berbicara banyak soal usulan Mendagri tentang kepala otoritas kawasan aglomerasi harus dipegang wapres berikutnya.
Gibran enggan berkomentar soal pernyataan Mendagri Tito Karnavian harus dipegang wakil presiden berikutnya.
Alasan Tito karena perlunya harmonisasi antar kawasan aglomerasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan ini akan sulit dilakukan jika jabatannya setingkat menteri.
Namun Gibran mengatakan aturan tersebut belum jelas dan masih menunggu kejelasan lebih lanjut.
Sebelumnya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR membahas RUU Daerah Khusus Jakarta, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan badan khusus untuk mengharmonisasi wilayah aglomerasi di sekitar Jakarta.
Tito menyebut lembaga khusus itu akan bertugas menyeleraskan kebijakan wilayah Jabodetabek dan Cianjur, khususnya pada isu krusial seperti banjir dan masalah kemacetan.
Untuk itu, Tito mengusulkan wakil presiden yang kelak memimpin badan khusus harmonisasi wilayah aglomerasi.
Sementara itu capres nomor urut satu yang juga mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan meragukan pembuatan lembaga baru seperti dewan aglomerasi bisa menyelesaikan masalah yang melingkupi Jakarta dan sekitarnya.
Anies menilai sebaiknya pembuat undang-undang mendengarkan apa kebutuhan dari mereka yang selama ini mengelola persoalan Jakarta.
Baca Juga Ramai Akademisi Kritik Demokrasi Jokowi, Rektor UII: Abaikan Etika Berbangsa dan Bernegara di https://www.kompas.tv/video/493084/ramai-akademisi-kritik-demokrasi-jokowi-rektor-uii-abaikan-etika-berbangsa-dan-bernegara
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/493088/soal-wapres-pimpin-kawasan-aglomerasi-baleg-dpr-saya-heran-kok-dibawa-bawa-ke-pemerintah
