JAKARTA, KOMPAS.TV - 15 hari jelang penetapan hasil pemilu 2024, penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap masih menuai polemik. Hal ini karena data perolehan suara yang ada di Sirekap banyak yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara manual.
Sejumlah elemen masyarakat pun meminta Komisi Pemilihan Umum untuk transparan pada Sirekap.
Hal ini mengingat dokumen Sirekap merupakan informasi terbuka. Jika tak bisa memenuhi hal itu, KPU diminta menghentikan penggunaan Sirekap karena dinilai membuat kegaduhan soal hasil perolehan suara pemilu 2024.
Merujuk penggunaan Sirekap yang bermasalah, KPU mengklaim sudah mengecek satu per satu catatan keberatan di Formulir C hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu.
Karena itu soal perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang jumlahnya melonjak di aplikasi Sirekap, KPU meminta semua pihak untuk menunggu hasil rekapitulasi manual.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem punya jawaban mengapa Sirekap milik KPU seringkali jadi pangkal kericuhan pemilu 2024, baik pemilihan presiden maupun kali ini pemilihan legislatif.
Menurut Perludem, tampilan penghitungan Sirekap yang tak akurat terjadi sejak awal. Tetapi bila tak diperdebatkan, angka di Sirekap bisa dianggap yang benar, sementara data yang benar adalah rekapitulasi manual yang kini sedang dilakukan KPU.
Sementara itu, adanya dugaan penggelembungan suara partai politik tertentu bersamaan dengan bermasalahnya penggunaan Sirekap dibantah Bawaslu.
Bawaslu mengklaim sudah mengecek semua laporan dan berkoordinasi dengan Panwas di seluruh wilayah.
Hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait suara yang diduga menguntungkan salah satu parpol.
Perlu adanya mitigasi di saat semakin meruncingnya permasalahan akurasi data suara pemilu pada penggunaan sirekap.
Jangan sampai perbedaan data yang tercantum dalam Sirekap memicu konflik pemilu yang sengaja dilakukan orang-orang tak bertanggungjawab.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/490377/perludem-menilai-sirekap-kpu-harus-segera-diperbaiki-jangan-sampai-memicu-konflik-pemilu
