KOMPAS.TV - Pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu memicu pro dan kontra di publik.
Bagaimana sebenarnya aturan tentang posisi presiden, wapres, pejabat negara, dan kepala daerah, saat pemilu?
Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak ke salah satu peserta pemilu, menimbulkan pro dan kontra.
Pihak Istana menegaskan, pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye sudah sesuai undang-undang.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pernyataan tertulis menyebutkan, "Dengan diizinkannya presiden berkampanye, artinya UU Pemilu juga menjamin hak presiden untuk mempunyai preferensi politik pada parpol atau pasangan capres cawapres tertentu yang dikampanyekannya tentunya dengan tetap mengikuti pagar pagar yang telah diatur undang undang."
Baca Juga Soal Presiden Memihak: anies Sebut Jokowi Perlu Jalankan Netralitas Muhaimin Anjurkan Cuti Saja di https://www.kompas.tv/video/480053/soal-presiden-memihak-anies-sebut-jokowi-perlu-jalankan-netralitas-muhaimin-anjurkan-cuti-saja
#undangundang #pemilu #jokowi #kpu
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/480072/ketika-uu-pemilu-jadi-acuan-jokowi-sebut-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-pakai-fasilitas-negara
