VIVA – Kebijakan agraria dan SDA sering tanpa persetujuan masyarakat adat, sehingga merugikan masyarakat. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD pun menjabarkan strategi untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat, yakni penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. (RP-DRP-DA)
