Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti maraknya kebocoran data di sejumlah badan publik yang terjadi beberapa waktu terakhir. Wapres pun meminta masalah kebocoran data terus menjadi perhatian badan publik.
Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Selain itu, Wapres mendorong agar keterbukaan informasi publik di badan publik menjadi prioritas. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program Reformasi Birokrasi.
Wapres memaparkan, Tahun 2018, hanya 15 badan publik yang tergolong informatif jumlahnya melonjak menjadi 139 pada 2023. Namun, jumlah badan publik yang tidak informatif merosot menurun. Tahun 2018 sejumlah 303 lembaga dinilai tidak informatif, dan kini sekarang 2023 turun menjadi hanya 147 lembaga.
Pemerintah, kata Wapres, juga melakukan upaya pemerataan layanan informasi publik, melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh tanah air, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Hal ini karena keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital.
