JAKARTA, KOMPAS.TV - Sorotan publik kini mengarah ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengadili gugatan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi yang memutuskan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Sudah dua hari, 3 Hakim MKMK bersidang. Mereka mesti memutuskan perkara yang kini jadi sorotan masyarakat, yakni putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Putusan ini digugat sejumlah ahli hukum karena dianggap ada benturan kepentingan antara hakim dan pengaju gugatan serta ada dugaan kepentingan politik.
Hakim yang dimaksud adalah Anwar Usman dan pengaju gugatannya adalah seorang pengagum Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Status anwar saat memutuskan adalah Paman Gibran.
Atas putusan itu, Gibran bisa mendaftar ke KPU sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
Sementara, KPU kini tengah menunggu putusan Majelis Kehormatan. Selain juga menunggu kesediaan Komisi II DPR menggelar rapat konsultasi dengan KPU untuk perubahan Peraturan KPU tentang Syarat Usia Capres-Cawapres.
Tapi menilik batasan gugatan, para ahli hukum yang menggugat sudah jelas. Para penggugat tak menyertakan cakupan konsekuensi atas putusan MK apakah batal atau tidak karena penggugat hanya ingin menegakkan etika dan sanksi untuk Anwar Usman.
Menurut penggugat, saat ini memang ada bias dari ketiga hakim yang menyidangkan gugatan, lantaran Jimly sebagai Ketua Majelis Kehormatan punya kedekatan dengan Prabowo Subianto. Jimly menjadi penasihat dan pemberi masukan soal hukum kepada Prabowo.
Dengan batasan gugatan ke Majelis Kehormatan, saat ini tak ada peluang dampaknya bagi Gibran sebagai bakal cawapres buat Prabowo Subianto sehingga bila sesuai gugatan, maka yang terkena dampak hanya para hakim konstitusi yang dilaporkan melanggar etika, terutama Anwar Usman, Ketua MK yang juga paman dari Gibran Rakabuming Raka.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/456024/ahli-tata-negara-sebut-ada-konflik-kepentingan-politik-soal-gibran-rakabuming
