KOMPAS.TV - Sesuai undang-undang, Presiden berwenang untuk mendapatkan data intelijen rahasia dari berbagai instansi, khususnya terkait keamanan.
Tetapi pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa dia punya data intelijen parpol, menjadi sorotan publik. Apakah hal ini wajar?
Apa dampaknya jika Presiden Jokowi memegang data partai politik terhadap demokrasi di Indonesia?
Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dan juga Anggota Koalisi Masyarkat Sipil untuk Reformasi, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani.
Bergabung pula Politisi PDI-P, Deddy Sitorus.
Baca Juga Presiden Jokowi Akui Tahu Arah dan Data Partai Politik, Begini Kata Golkar serta PDIP di https://www.kompas.tv/video/444162/presiden-jokowi-akui-tahu-arah-dan-data-partai-politik-begini-kata-golkar-serta-pdip
#jokowi #dataintelejen #pdip
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/444513/jokowi-pegang-data-intelijen-parpol-politisi-pdi-p-singgung-partai-centil-lapor-sendiri
