Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut PDIP akan membentuk tim hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM berat. Tim ini akan membuka kembali dokumen otentik yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996 silam.
