Presiden Joko Widodo saat meninjau proses pembangunan infrastruktur tahap pertama, kawasan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Jokowi setuju dengan pembatasan tenaga kerja asing di sektor proyek infrastruktur, termasuk pembangunan kawasan inti pemerintahan IKN Nusantara.
Surat edaran resmi Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, terkait dengan pembatasan tenaga kerja asing dalam proyek infrastruktur hanya 5% mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
