Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta agar transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk diusut tuntas.
Wapres pun meminta agar jika sudah ada indikasi terjadinya penyelewengan keuangan maka akan menjadi wewenang penegak hukum.
Wapres juga mendorong agar dilakukan penelusuran terkait transaksi keuangan mencurigakan ini. Semua pegawai pemerintah diminta untuk melaporkan LHKPN untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaan pejabat yang diperoleh selama ini.
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Nofellisa
