Gandeng KPK, Kalteng Buka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2023-03-16 1,442

KALIMANTAN TENGAH, KOMPAS TV - Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satunya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dengan membuka pelatihan calon penyuluh antikorupsi dan sertifikasi penyuluh antikorupsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen serius dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Keseriusan ini salah satunya terlihat dari pelatihan calon penyuluh antikorupsi dan sertifikasi penyuluh antikorupsi di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah.

Turut hadir dalam acara, Deputi Bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat KPK, Wawan Wardiana.

Senin 13 Maret 2023 Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran langsung membuka pelatihan yang berlokasi di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng.

Sugianto pun mengapresiasi pelatihan yang di inisiasi BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Baca Juga KPK Selidiki Kasus Korupsi Bansos di Kemensos, Pihak Terduga Dicekal ke Luar Negeri! di https://www.kompas.tv/article/388245/kpk-selidiki-kasus-korupsi-bansos-di-kemensos-pihak-terduga-dicekal-ke-luar-negeri

Orang nomor satu di bumi tambun bungai ini mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategis. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Seluruh peserta diharap dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, sehingga mampu menjadi teladan dalam penerapan integritas di lingkungan kerja masing-masing. Demi menuju wilayah bebas korupsi, birokrasi bersih dan mewujudkan ASN Kalimantan Tengah yang berakhlak penuh keberkahan.

Seluruh lapisan masyarakat dari Kabupaten, Kota, hingga Desa juga diajak untuk bersama-sama mengukuhkan tekad antikorupsi.


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/388320/gandeng-kpk-kalteng-buka-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi