JAKARTA, KOMPAS.TV - 17 partai politik yakni 9 partai parlemen dan 8 partai non parlemen lolos verifikasi administrasi dan faktual KPU dan dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024.
Penetapan parpol peserta Pemilu 2024 dilakukan pada rapat pleno yang digelar KPU, Rabu (14/12/2022).
Partai politik mendapat nomor urut dengan ketentuan parpol yang memiliki kursi di DPR berhak memakai kembali nomor urut yang dipakai pada Pemilu 2019.
8 partai parlemen memilih tetap menggunakan nomor urut lama yakni PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Sementara, PPP yang pada Pemilu 2019 mendapat nomor urut 10 memilih mengikuti pengundian untuk mendapatkan nomor urut baru bersama 9 parpol baru lainnya.
Di tengah riuh pengambilan nomor urut parpol, sejumlah kritisi menyeruak diantaranya dari perkumpulan untuk pemilihan umum dan demokrasi, perludem yang bergabung dengan koalisi masyarakat sipil mensomasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Dalam somasinya, KPU diduga melakukan kecurangan manipulasi data partai politik dalam verifikasi faktual kepada publik, yakni mengubah data partai politik dalam sistem informasi parpol juga melakukan intimidasi terhadap petugas KPU daerah.
Investigasi Harian Kompas menemukan dugaan intimidasi terhadap petugas KPU Kabupaten Kota dan Provinsi.
Investigasi dimuat dalam artikel bertajuk curahan hati wasit demokrasi yang terbit pada 12 Desember 2022.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam pengawasannya tidak menemukan dugaan manipulasi, namun menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada proses verifikasi parpol.
Terkait hal tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi mulai dari teguran hingga surat pada KPU.
Bawaslu menyatakan data terkait somasi dugaan manipulasi dan intervensi KPU belum kuat, namun akan dilakukan penggalian informasi.
Bawaslu meminta masing-masing partai politik diminta menjaga kondusivitas jelang Pemilu 2024 demi persatuan bangsa.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/359162/bawaslu-gali-informasi-terkait-dugaan-manipulasi-data-parpol-dalam-verifikasi-faktual-di-kpu
