TEMPO.CO, Makassar: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menampik pihaknya telah mengeluarkan fatwa tentang pengharaman layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh pemerintah. Pada konferensi pers jelang Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sabtu, 1 Agustus 2015, itu Din mengatakan polemik yang berkembang belakangan soal itu merupakan kesalahpahaman dalam memandang rekomendasi yang diputuskan dari hasil Sidang Ijtima MUI beberapa waktu lalu.
Menurut Din Syamsuddin karena masalah ini menyangkut program pemerintah dan sudah digunakan masyarakat secara luas, MUI juga mengedepankan kearifan. Untuk itu MUI dan BPJS akan segera bertemu.
Din juga mengatakan, MUI sangat mendukung program pemerintah tapi tetap mengkritisi sisi yang perlu diperbaiki karena itu dimungkinkan akan ada usulan BPJS Syariah.
Jurnalis Video: Muhammad Yunus
Editor/Narator: Ngarto Februana
