BANJARBARU, KOMPAS.TV - Puluhan mahasiswa kembali datangi Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, massa aksi menginginkan hal yang sama seperti sebelumnya yakni Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dapat menghadiri massa aksi dan diskusi bersama.
Massa aksi juga bersepakat bahwa surat tuntutan tidak akan ditandatangani kecuali oleh Gubernur Kalimantan selatan langsung.
Baca Juga Kurangnya Kesejahteraan Disinyalir Jadi Penyebab Utama Stunting di Banjarbaru di https://www.kompas.tv/article/338253/kurangnya-kesejahteraan-disinyalir-jadi-penyebab-utama-stunting-di-banjarbaru
Tuntutan yang dibawa masih sama seperti aksi sebelumnya yakni terkait aktivitas pertambangan, perizinannya serta pembentukan satgas sumber daya alam dan juga mutu pendidikan serta kesehatan.
"Hasil hari ini kita sampaikan ultimatum kepada perwakilan bahwasanya dalam 3x24 jam kita ingin kabar kapan Paman Birin dapat berhadir duduk bersama massa aksi dan dalam rentang waktu satu minggu," tegas Koordinator lapangan, Satrio Aji.
Sementara perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjelaskan Gubernur Kalimantan Selatan sudah ada di kantor jam 10 hingga 11 siang, namun karena terkendala hujan massa aksi baru datang sekitar jam 1 siang.
"tentu kita nanti akan menyampaikan informasi terhadap nanti kapan kira-kira dapat disepakati pertemuan itu. Kami kita pak gubernur tidak pernah tidak mau menerima," terang Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim.
Baca Juga Gali Skill Penyelamatan di Gedung, BPBD Banjarmasin Ajak Relawan Latihan Vertical Rescue di https://www.kompas.tv/article/339026/gali-skill-penyelamatan-di-gedung-bpbd-banjarmasin-ajak-relawan-latihan-vertical-rescue
Dengan kesepakatan yang telah dibuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengabarkan dan memfasilitasi pertemuan dalam jangka waktu satu minggu sejak 27 oktober 2022 agar massa aksi dapat berdiskusi langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/342963/mahasiswa-ultimatum-pemprov-kalsel-tuntut-bertemu-langsung-gubernur-bahas-soal-tambang
