KOMPAS.TV - Presiden Jokowi meminta mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan, dan mafia tanah.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada Menteri ATR, Kepala BPN yang baru, Hadi Tjahjanto, sesaat setelah reshuffle, Rabu 15 Juni lalu.
Di hari pertama bertugas sebagai Menteri ATR yang baru, Hadi Tjahjanto langsung menggelar rapat pimpinan di Kementerian ATR, untuk mempercepat kebijakannya hingga 2 tahun ke depan.
Baca Juga Ditangkap di Bandara Sentani, Anggota TNI Bawa Puluhan Butir Amunisi yang Akan Dijual ke KST! di https://www.kompas.tv/article/300226/ditangkap-di-bandara-sentani-anggota-tni-bawa-puluhan-butir-amunisi-yang-akan-dijual-ke-kst
Hadi mengaku masalah sengketa lahan bisa diselesaikan jika ada koordinasi yang baik antar lembaga, dan kementerian.
Pemerintah menargetkan setidaknya ada peningkatan penerbitan sertifikat tanah rakyat.
Mampukah Menteri dan Wakil Menteri Atr BPN yang baru menjawab tantangan, dan target yang diberikan Presiden Jokowi?
Khususnya dalam hal mafia tanah dan sengketa lahan?
Kompas TV bersama narasumber Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam.
Baca Juga Didampingi 2 Kakaknya, Puan Maharani Resmikan Sebuah Gedung di Madiun dengan Nama Suami Pertama Mega di https://www.kompas.tv/article/300225/didampingi-2-kakaknya-puan-maharani-resmikan-sebuah-gedung-di-madiun-dengan-nama-suami-pertama-mega
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/300233/wakil-menteri-atr-bpn-indonesia-masih-terlambat-sertifikasi
