JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR bersama pemerintah, mulai membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, untuk rancangan APBN, tahun anggaran 2023.
DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara, sehingga bisa dikelola sebesar-besarnya, untuk kemakmuran rakyat.
Pada Selasa 24 Mei, Rapat Paripurna ke-23 DPR, digelar untuk agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau KEM dan PPKF.
Yakni untuk rancangan APBN tahun anggaran 2023.
Pada rapat sebelumnya, Kamis 20 Mei, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan KEM dan PPKF.
Untuk asumsi ekonomi makro, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi, 5,3 hingga 5,9 persen.
Sedangkan inflasi, berada di kisaran 2,4 persen.
Baca Juga Tekan Harga BBM Murah, Jokowi Sebut Subsidi dari APBN yang Ditanggung Pemerintah Makin Besar di https://www.kompas.tv/article/292204/tekan-harga-bbm-murah-jokowi-sebut-subsidi-dari-apbn-yang-ditanggung-pemerintah-makin-besar
Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2023, diharap dapat menjawab tantangan, serta mendukung pencapaian target pembangunan, secara optimal.
RAPBN 2023, juga semestinya meliputi program-program pengentasan kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia, yang masih belum normal seperti sebelum pandemi covid-19.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/293295/bahas-rapbn-2023-dpr-komitmen-kelola-anggaran-negara-untuk-kemakmuran-rakyat
