BADUNG, KOMPAS TV - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara- APHTN - HAN bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mengadakan Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945.
Konferensi yang digelar di Grand Ballroom Aryaduta Hotel, Kuta, Badung selama tiga hari ini, diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, peneliti, mahasiswa S2 dan S3, serta peneliti dari kementerian atau lembaga yang juga tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi seluruh Indonesia.
Pada pembukaan konferensi nasional, Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI dalam sambutan melalui virtual menjelaskan, konferensi nasional tahun ini yang mengambil tema Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945 sangat penting untuk didiskusikan, mengingat perkembangan ketatanegaraan Indonesia terus bergulir seiring perkembangan dinamika zaman, hingga isu penambahan periode masa jabatan presiden dan wakil presiden serta penundaan pemilihan umum. Untuk itu diharapkan, dengan adanya konferensi nasional APHTN-HAN ini bisa melahirkan gagasan akademik, pemikiran dan juga rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan.
Ada 3 hal yakni society, nation, dan state yang menjadi titik orientasi dari pada penguatan dua ranah demokrasi dan monokrasi. Meski semua isu sudah ada tema tema tertentu, Ma'ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR RI, akan membahasnya secara terbuka. Konferensi nasional ini adalah untuk kepentingan mengembangkan demokrasi dan memperkokoh monokrasi yang menjadi pondasi dari kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara.
Di hari kedua konferensi nasional APHTN-HAN, digelar diskusi terbuka dengan menghadirkan beberapa narasumber.
#konferensinasional #aphtnhan #mprri
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/291672/mpr-ri-aphtn-han-gelar-konferensi-nasional-di-bali
