SEMARANG, KOMPAS.TV - Pelaporan terhadap sejumlah kepala daerah ke KPK yang terjadi belakangan ini menjadi fenomena tersendiri. Banyak opini yang berkembang di masyarakat.
Pengamat politik Undip Teguh Yuwono, menilai hal ini sudah biasa. Apalagi pelaporan dilakukan menjelang pesta demokrasi 2024. Hal ini menunjukkan eskalasi politik sudah mulai naik. Menurutnya, setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing. Sebab dalam politik tidak ada teman yang abadi, namun kepentingan yang abadi.
"Pertanyaannya adalah kenapa ini muncul lagi ketika menjelang perhelatan politik yang mendekati 2024. Sebenarnya biasa dalam politik seperti ini. Tergantung bagaimana masyarakat menilai dan memberi apresiasi kepada para calon. Karena yang dilaporkan tidak hanya sekedar calon presiden atau gubenur sekarang. Bahkan keluarga presiden juga terkena kasus di Solo. Ini menunjukkan eskalasi politik sedang naik. Saya menilai, tentu ada kekuatan - kekuatan dibalik itu," ujar Teguh Yuwono.
Teguh menilai KPK bisa bekerja independen tanpa pengaruh pihak lain. Selain itu, pelaporan ini tidak begitu berpengaruh bagi masyarakat terutama yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kecuali jika terjadi tangkap tangan, akan sangat mempengaruhi publik dalam menentukan pilihannya pada pemilu 2024 nanti.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi melaporkan sejumlah pejabat ke KPK. Salah satunya Ganjar Pranowo yang dilaporkan terkait kasus korupsi KTP elektronik.
Tak berselang lama, Ubedilah Badrun dosen Universitas Negeri Jakarta, melaporkan Kaesang dan Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan ke KPK ini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Diduga terjadi pada tahun 2019 lalu, saat Gibran dan Kaesang disebut bekerja sama dengan PT. SM. Dari sini, diduga dana sebesar Rp 99 miliar mengalir ke dua orang putra Presiden Joko Widodo tersebut.
#kpk #eskalasi #politik
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/251209/sejumlah-pejabat-dilaporkan-ke-kpk-eskalasi-politik-naik
