JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Ganjalan di DPR adalah musyawarah mufakat yang belum terwujud karena satu Fraksi tegas menolak Undang-Undang ini terwujud, yakni Partai Keadilan Sejahtera.
Alasannya, aturan ini bisa membuka celah perzinahan dan seks bebas bila tak ada Undang-Undang yang melarang kedua hal tersebut.
Baca Juga Ketua Panja: RUU TPKS Lex Specialis, Jadi Tidak Mengatur Perzinahan yang Sudah Ada di KUHP di https://www.kompas.tv/article/248781/ketua-panja-ruu-tpks-lex-specialis-jadi-tidak-mengatur-perzinahan-yang-sudah-ada-di-kuhp
Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan perempuan angkanya mencapai 8.800 kasus, dengan jenis kekerasannya didominasi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
Sedangkan kekerasan pada anak tercatat ada 12.500 kasus dengan jenis kekerasan seksual yang mendominasi, yakni 45%.
Baca Juga Jaleswari soal RUU TPKS: Presiden Kosisten dan Komitmen Terhadap Isu Kekerasan Seksual di https://www.kompas.tv/article/248581/jaleswari-soal-ruu-tpks-presiden-kosisten-dan-komitmen-terhadap-isu-kekerasan-seksual
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/248967/presiden-desak-dpr-sahkan-ruu-tpks-dpr-musyawarah-mufakat-belum-terwujud-1-fraksi-menolak
