KOMPAS.TV - Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah termasuk saat pandemi.
Presiden Jokowi meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bergerak cepat mengatasi masalah stunting di Indonesia.
Hal ini sesuai dengan keputusan presiden yang menunjuk Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat rapat kabinet terbatas Januari lalu.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan, bahwa pihaknya siap melaksanakan mandat presiden dan akan bekerja sama dengan semua pihak agar bisa menekan angka stunting di Indonesia.
Saat ini, terdapat kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi atau stunting khususnya di negara dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah selama masa pandemi.
Baca Juga Cerita Rusnawi, Tinggalkan Pangkat Kolonel TNI AU demi Jabatan di BKKBN, Ternyata NIP Bodong di https://www.kompas.tv/article/216219/cerita-rusnawi-tinggalkan-pangkat-kolonel-tni-au-demi-jabatan-di-bkkbn-ternyata-nip-bodong
Faktor penyebabnya adalah karena pandemi covid-19 yang tak kunjung selesai, hingga mengakibatkan para orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang pada akhirnya menghambat pemenuhan gizi bagi keluarga.
Pemerintah secara khusus menganggarkan dana sebesar Rp 86,2 triliun khusus untuk penanganan stunting di tahun 2021.
Stunting adalah kondisi ketika anak dan balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata.
Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang panjang dan tidak sesuai dengan kebutuhan sang anak.
Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/231466/jokowi-minta-bkkbn-gerak-cepat-atasi-stunting-pada-balita-di-indonesia
