Ada apa dengan polisi kita. Itulah pertanyaan sejumlah orang, terkaitnya banyaknya video viral dan berita soal perilaku polisi
Terakhir, viral video Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar menendang anak buahnya.
Sebelumnya, viral beberapa video yang mempertontonkan perilaku anggota Polri yang tidak pantas.
Termasuk saat membanting ala smackdown, pendemo mahasiswa. Sebelumnya, ramai tagar percumalaporpolisi.
Dalam dua pekan ini, Polri di bawah Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo jadi sorotan publik.
Padahal Kapolri Sigit sudah mencanangkan program polisi humanis dan presisi, responsive, transparan dan berkeadilan.
Kisah viral tagar percumalapor polisi adalah respon media atas dihentikannya kasus laporan kekerasan seksual di Polres Luwu.
Seorang ibu kecewa karena laporan dugaan perkosaan anaknya oleh ayahnya sendiri, seperti ditutup oleh Polres Luwu karena tak cukup bukti.
Pihak Istana pun ikut bersuara dan meminta Polri menyelesaikan kasus kekerasan seksual tersebut.
Belum reda kasus itu, muncul video viral yang mempertontonkan seorang anggota membanting mahasiswa hingga kejang-kejang.
Video itu membuat persepsi publik negatif terhadap Polri. Pendemo mahasiswa sempat berdamai, anggota Polri minta maaf atas kejadian itu.
Ada lagi perilaku seorang anggota Sabhara yang tampak berlebihan saat memeriksa handphone seseorang. peristiwa itu juga viral dan memicu protes.
Rangkaian cerita itu menimbulkan tanya? Ada apa dengan polisi kita?
Padahal jika merujuk hasil survei Litbang Kompas, citra Polri masih tergolong baik. Hampir 75 persen responden memandang citra Polri baik. Citra Polri berada di atas KPK, namun masih di bawah citra TNI.
Survei itu diambil sebelum cerita soal polisi menyebar kemana-mana. Kekerasan, perilaku arogan, tentunya tak bisa dibenarkan dan akan menjauhkan dari ide Polri yang humanis.
Namun, rangkaian kejadian itu menuntut pendalaman menyeluruh mengenai apa yang sedang terjadi dengan polisi kita.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/226811/kasus-video-viral-kapolri-harus-benahi-polisi-opini-budiman
