JAKARTA, KOMPAS.TV Partai Demokrat dengan tegas menyatakan menolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI melebihi dua periode.
Hal ini disampaikan oleh politisi Demokrat Syarief Hasan yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI.
"Partai Demokrat menolak pembahasan amandemen 1945", kata Syarief saat diwawancara Kompas TV (2/9).
Ia menambahkan, dukungan Demokrat terhadap Jokowi menjadi Presiden RI adalah hingga tahun 2024, atau hingga masa jabatannya habis.
"Program pemerintah kalau bagus ya kita dukung. Sampai tahun 2024 kita mendukung Presiden Jokowi sebagai presiden. Setelah 2024, biarkan rakyat memilih lagi, Itu komitmen kita", tegasnya.
Baca Juga Tanggapan Demokrat Soal Pertemuan Jokowi dengan Partai Koalisi di Istana di https://www.kompas.tv/article/207752/tanggapan-demokrat-soal-pertemuan-jokowi-dengan-partai-koalisi-di-istana
Syarief menegaskan, saat ini di MPR tidak ada pembahasan tentang perpanjangan jabatan presiden dan perubahan amandemen UUD.
"DI MPR tidak ada pembahasan tentang perpanjangan jabatan presiden, tidak ada tentang masa periodisasi presiden, tidak ada tentang perubahan UUD di luar PPHN. Itu pun masih dalam tahap pembahasan, pendalaman. Jadi belum ada keputusan apa pun", tegasnya.
