PADANG, KOMPAS.TV - Ombudsman memanggil Pemprov Sumatera Barat untuk diminta klarifikasi terkait surat permintaan sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Sekretaris Daerah Pemprov Sumatera Barat menjelaskan surat permintaan sumbangan bertanda tangan gubernur untuk penerbitan buku profil provinsi.
Penjelasan dari Sekda nantinya akan menjadi bahan analisis sekaligus pertimbangan Ombudsman perwakilan Sumatera Barat untuk menentukan langkah berikutnya.
Nantinya temuan Ombudsman akan disampaikan langsung kepada Kemendagri, sedangkan tindak lanjut lain diserahkan ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Komisi I DPRD Sumatera barat juga berencana memanggil Gubernur Mahyeldi untuk meminta klarifikasi.
Menurut anggota dewan, Samsul Bahri, ia mengaku kecewa dengan surat sumbangan bertanda tangan gubernur.
Karena pemerintah provinsi, bisa menganggarkan dana pembuatan buku profil sumatera barat, tanpa meminta sumbangan.
Apalagi saat ini banyak pengusaha dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terdampak Covid-19.
Surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat untuk penerbitan buku profil provinsi Sumatera Barat telah beredar luas.
Polisi telah memeriksa sepuluh saksi termasuk sekda dan menangkap lima orang terkait dugaan penipuan sumbangan yang menggunakan tanda tangan Gubernur Sumbar.
