JAKARTA, KOMPAS.TV - Hari ini (30/08) pemerintah membuka opsi pembelajaran tatap muka.
Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah dinilai harus memiliki rencana strategis, untuk mengantisipasi resiko terburuk.
Selain itu, dibutuhkan panduan jelas bagi pengajar dan para murid, sebagai antisipasi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi.
Panduan ini bisa dibuat, dengan syarat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah betul-betul baik.
Kebijakan menggelar pembelajaran tatap muka memang berangkat dari pemerintah pusat.
Namun, Dinas Pendidikan yang menjadi induk operasional sekolah, berada di bawah Pemerintah Daerah.
Tak hanya antara pemerintah pusat dan daerah, komunikasi kepada publik pun juga harus dijaga.
Pembelajaran tatap muka melibatkan begitu banyak kelompok, mulai dari otoritas pendidikan, para pendidik, para orangtua, dan tentu saja para pelajar sendiri.
Pastikan kebijakan, proses, syarat, ketentuan, dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, benar-benar tersampaikan dengan baik, sehingga tidak memunculkan kekisruhan, apalagi saling tuding ketika hal tidak diinginkan terjadi.
Tak bisa dimungkiri, pandemi memang memunculkan dilema antara kualitas pendidikan anak, dan kesehatan.
Apalagi Indonesia masih punya kekurangan yang selama ini belum ditangani dengan baik, yakni soal pemerataan pendidikan dan akses terhadap pembelajaran daring.
Untuk itu, keselamatan serta kesehatan anak harus betul-betul diutamakan.
Yang juga harus diingat, kewajiban menjaga protokol kesehatan di mana pun, tidak hanya jadi beban para pelajar.
Orang-orang dewasa di sekitar anak, seperti guru dan orangtua, juga punya andil besar.
Apalah arti anak-anak diwajibkan langsung pulang begitu sekolah selesai, tapi guru atau orangtua tidak menerapkan standar yang sama untuk diri sendiri.
Apalagi, badan kesehatan dunia, WHO, sudah mulai meperingatkan seluruh negara untuk berhati-hati atas potensi gelombang ketiga covid-19.
