KOMPAS.TV - Terkait belian mobil dinas baru oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengingatkan penggunaan APBD harus sesuai rasa keadilan dan kepatutan.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhamad Ardian menyebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah memiliki sense of crisis.
Yakni penggunaan APBD harus memprioritaskan belanja yang bersifat produktif dan penanganan covid-19.
Sebelumnya gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas. Mobil baru tersebut dibeli saat Provinsi Sumbar sedang disibukkan dalam penanganan kasus covid-19.
Dua mobil yang baru dibeli ini adalah Mitsubishi Pajero untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi, dan Hyundai Palisade untuk Wagub Audy Joinaldy.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, pembelian mobil dinas baru dianggarkan karena mobil lama sudah tidak bisa digunakan lagi.
Menurutnya beberapa komponen mobil sudah rusak, saat ini anggaran yang dialokasikan untuk membeli mobil baru sebesar Rp 1,4 miliar.
Namun ia memilih untuk membeli mobil dengan anggaran jauh di bawah itu. Sementara anggota DPRD dari sejumlah fraksi mengkritisi.
Pembelian mobil dinas baru ditengah pandemi DPRD menilai pembelian mobil dinas bisa ditunda atau dialihkan anggarannya untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Ketua Fraksi Gabungan PDI-P & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat Albert Hendra Lukman menilai, meski tidak menyalahi aturan tindakan kepala daerah sumatera barat tersebut sangat bertentangan dengan asas kepatutan.
