JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan agar fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi perusahaan dihapuskan.
Usulan tersebut telah disampaikan oleh Ahok saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.
"Iya saya usulkan dalam rapat (RUPS)," ujar Ahok, dilansir dari Kompas.com, Selasa (15/6/2021).
Menurut Ahok usulannya itu sudah disetujui oleh dewan komisaris dan direksi PT Pertamina.
"Ini kan urusan operasional, yang perlu dicatat sebagai bagian dari RUPS yang dihadiri seluruh dekom (dewan komisaris) dan direksi Persero (Pertamina) sampai anak cucu perusahaan dan Kementerian BUMN," kata Ahok.
Ahok juga menambahkan bahwa kebijakan ini sudah disetujui dan didukung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"Menteri BUMN (Erick Thohir) mendukung (kebijakan ini), karena Astra saja tidak berikan fasilitas kartu kredit (untuk para dewan komisarinya)," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, PT Pertamina (Persero) membukukan laba bersih konsolidasian sebesar 1,05 miliar dollar AS atau setara Rp 15,3 triliun (rerata kurs pada tahun 2020 Rp 14.572) sepanjang tahun 2020.
Capaian tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Pertamina mampu mencetak laba bersih sebesar 2,53 miliar dollar AS atau setara Rp 35,8 triliun.
Pjs Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja, sesuai dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Video editor: Febi
