KOMPAS.TV - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta Kepolisian turun tangan mengusut kematian Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong.
Jatam ingin memastikan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, tak terkait hal lain.
Jatam menilai Helmud Hontong adalah orang yang gigih menolak izin tambang emas di wilayahnya.
Jatam menambahkan sikap Wakil Bupati Sangihe bertolak belakang dengan sejumlah pejabat bila berbicara soal izin tambang.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail pun membeberkan sederet masalah izin usaha tambang emas di Pulau Sangihe.
"Sangihe ini kan pulau kecil. Pulau kecil itu dilindungi oleh regulasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Sebagai pulau kecil di bawah 2.000 kilometer persegi, Sangihe semestinya tidak boleh ditambang," ujar Merah.
Gelombang penolakan terhadap izin pertambangan emas telah meruak sejak 2017. Masyarakat dan koalisi yang terdiri atas 25 kelompok pegiat lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menentang aktivitas pertambangan seluas 42 hektare itu karena disinyalir menyalahi hukum dan akan mengancam ekosistem lingkungan.
Kawasan tambang tersebut dinilai memakan separuh dari luas wilayah Pulau Sangihe yang hanya 73.698 hektare.
Bila izin tersebut diteruskan, kegiatan tambang ditakutkan bakal merusak lingkungan daratan, pantai, komunitas mangrove, terumbu karang, dan biota laut dalam waktu tak terlalu lama
Kematian Wabup Sangihe dinilai tak wajar karena awalnya tidak ada keluhan saat hendak naik pesawat, namun ketika 20 menit berada di pesawat, Wakil Bupati Sangihe mengaku pusing.
Ia lantas meminta digosokan minyak kayu putih di bagian belakang badan dan leher. Bahkan, Wakil Bupati Sangihe sempat batuk-batuk hingga mengeluarkan darah dari mulutnya.
Untuk itu perlu penyelidikan lebih lanjut soal meninggalnya Helmud Hontong.
Terkait desakan terhadap pengusutan kematian Wakil Bupati Sangihe, simak penjelasan selengkapnya dari Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johansyah Ismail.
