KOMPAS.TV - Peralatan sistem pertahanan Indonesia akan diremajakan dengan pendanaan utang luar negeri.
Melalui Kementerian Pertahanan, Pemerintah akan membeli sejumlah alat pertahanan negara, lewat pinjaman sejumlah negara 100 triliun rupiah.
Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, menyebut pinjaman lunak ini akan dicicil hingga 28 tahun dengan bunga 1 persen dan tidak membebani keuangan negara.
Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat-Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI 2020 2024, saat ini dikebut pemerintah.
Total kebutuhan modernisasi alutsista dalam rancangan Perpres ini disebut-sebut membutuhkan anggaran fantastis hingga Rp 1,7 kuadriliun atau sekitar 1.750 triliun rupiah.
Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, belum lama ini sempat mengungkap dugaan sosok mafia pengadaan alutsista dan mendesak pihak Kementerian Pertahanan melibatkan KPK.
Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Bakrie mengkritisi anggaran pemerintah yang dinaikkan 10 kali lipat namun harus dihabiskan dalam waktu yang begitu singkat yaitu 2024.
Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menyebutkan Komisi I DPR selalu membahas bersama Kementerian Pertahanan termasuk Prabowo terkait alat tempur apa saja yang akan dibeli.
Connie sangat mendukung modernisasi alutsista namun benar-benar harus dilihat apa saja kebutuhan yang mendesak dan alutsista apa yang sangat prioritas untuk dibeli.
Dengan kata lain, Connie meminta pemerintah untuk memetakan dengan jelas strategi dan perencanaannya serta adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menyangkut kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, pemerintah tidak hanya dituntut mengadakan alutsista canggih. Transparansi dan profesionalisme pengadaan hingga perawatan alat tempur ini juga wajib jadi pegangan.
Simak dialog selengkapnya bersama Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha serta Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Bakrie.
