KOMPAS.TV - Kasus dugaan bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di forum online, terus bergulir.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui adanya kemungkinan peretasan yang membuat data peserta BPJS diretas dan dijual di dunia maya.
Kementerian Pertahanan ikut mengusut kasus dugaan kebocoran data ini, karena keberadaan data prajurit TNI, serta pegawai Kemhan yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
Selama ini, anggota TNI, Polri terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kasus dugaan bocornya data 279 juta pada BPJS Kesehatan sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, salah satu yang dimintai klarifikasi oleh penyidik adalah pejabat BPJS Kesehatan yang berwenang dalam pengelolaan teknologi informasi.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber, Pratama Persada menyebutkan sejumlah dampak dari kebocoron data WNI, dimulai dari adanya tawaran iklan yang tak diinginkan, penipuan, peretasan hingga mengintai keamanan negara.
Bagaimana bisa laman resmi pemerintah dibobol dan apa dampak serius dari kasus pencurian data pribadi ini?.
Kita bahas selengkapnya bersama Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber, Pratama Persada.
