JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah pandemi dan kelangkaan stok vaksin covid-19, pengembangan vaksin dalam negeri termasuk vaksin Nusantara menjadi jawaban sekaligus tantangan.
Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan, vaksin nusantara belum memadai dan belum memenuhi kaidah produksi vaksin yang baik, kaidah berlaboratorium yang baik, dan kaidah uji klinik yang baik.
Namun demikian menurut Penny, BPOM tidak akan menghentikan uji klinis ke-2 vaksin Nusantara dan mempersilakan pengembang untuk memperbaiki pengembangannya.
Vaksin ini diklaim membuat imunitas tubuh lebih siap menghadapi virus covid-19.
Belakangan polemik vaksin nusantara makin riuh, meskipun BPOM menyebut vaksin Nusantara belum memenuhi kaidah penelitian dan pengembangan vaksin, uji klinis ke-2 tetap digelar di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (14/04/2021).
Bahkan sejumlah tokoh dan kalangan anggota DPR ramai-ramai memberikan dukungan dan mengikuti pengambilan darah untuk uji klinis vaksin Nusantara.
Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) Profesor Doktor Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan, secara umum untuk meneliti suatau vaksin harus ada 3 poin penting.
Sri menjelaskan, poin penting itu adalah VIA yang berarti, "Validity" dimana penelitian ditunjang dari data yang valid, "Important" atau seberapa penting penelitian tersebut, serta "Applicability" yang berarti penerapan penelitian tersebut pada lingkungan.
Menurut Sri 3 hal tersebut harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti.
Sri juga menyebut, dalam pembuatan vaksin penelitian penting harus dilakukan, harus aman, memberikan antibodi, bermutu, mudah diberikan.
