JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana pergantian menteri kembali mengemuka seiring adanya Kementerian baru, Kementerian Investasi.
Ketua KPK meminta semua pihak tidak mempersulit datangnya investasi, termasuk adanya permintaan jatah atau fee.
Kemudahan perizinan dan tata kelola di daerah jadi faktor pendukung keberhasilan investasi.
Ketua KPK Firli Bahuri pun kembali mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak meminta jatah fee kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menyebut ada kemungkinan reshuffle kabinet berlangsung pekan ini.
"Saya tau dan beberapa kali saya ikuti biasanya bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan dan inshaa Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapa pun untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini," ungkap Ngabalin.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali Mochtar Ngabalin secara virtual kepada KompasTV, Selasa (13/4/2021).
Salah satu penyebab reshuffle adalah penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta pembentukan Kementerian Investasi.
Menurut Ngabalin, usulan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi berasal dari Presiden Joko Widodo dan sudah disetujui oleh DPR RI.
Sementara itu, kelompok sukarelawan Jokowi Mania (Joman) mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang akan diganti. Joman menilai ada 5 menteri yang secepatnya harus diganti.
Simak dialog selengkapnya bersama Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dan juga bergabung Saan Mustopa, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR.
