JAWA TENGAH, KOMPAS.TV - Menindaklanjuti larangan mudik pada libur lebaran tahun ini, penjagaan di pintu-pintu masuk ke Jawa Tengah akan diperketat.
Sementara itu, pengusaha bus di Surabaya, Jawa Timur, mengeluhkan larangan mudik, yang akan menghilangkan pendapatan mereka.
Merespons larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, mulai memetakan titik-titik penyekatan di tol, maupun jalur alternatif untuk masuk ke wilayah Jawa Tengah.
Polda Jawa Tengah akan mendirikan pos penjagaan di semua perbatasan.
Kendaraan yang berasal dari luar Jawa Tengah, akan diputar balik.
Nantinya, akan ada kebijakan untuk warga yang bepergian dalam tugas, dengan menunjukkan surat tugas dari instansinya.
Penyekatan akan dilakukan pada 6 hingga 17 Mei mendatang.
Merespons larangan mudik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk memperketat penjagaan di pintu-pintu masuk ke Jawa Tengah.
Di titik-titik perbatasan, juga akan dilaksanakan tes untuk mendeteksi covid-19.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak melarang warga melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tradisi menjelang ramadan.
Namun, protokol kesehatan harus tetap diutamakan.
Larangan mudik membuat moda transportasi darat seperti bus, tidak bisa beroperasi pada musim lebaran 6 hingga 17 Mei mendatang.
Kebijakan ini dikeluhkan para pengusaha bus.
Tadinya, mereka sempat berharap pendapatan akan membaik saat libur lebaran nanti, karena pandemi covid-19 membuat sektor usaha ini terpukul.
Bus Anggun Krida Jurusan Surabaya Banyuwangi misalnya, selama pandemi hanya mengoperasikan 20 persen dari keseluruhan jumlah bus.
Pelarangan mudik tahun ini, dikhawatirkan akan membuat pengusaha bus semakin terpuruk.
Peniadaan mudik dikeluarkan oleh satgas penanganan covid-19, untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya penularan covid-19 selama lebaran 2021.
