PONTIANAK, KOMPAS.TV - Tiba di Kalimantan Barat Rabu sore (17/03/21), Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, langsung menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Kalbar.
Rapat koordinasi ini menyoroti lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kalbar.
Lonjakan ini diakibatkan sebanyak 69 orang dari 77 Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang dideportasi dari Malaysia pada 11 Maret lalu positif Covid-19.
Bersama tim Kementerian dan Lembaga terkait dari Jakarta, Kasatgas Covid-19 bersama Forkopimda Kalbar ini fokus membahas langkah penanganan pemulangan PMI dari Malaysia. Baik pemulangan PMI melalui jalur resmi PLBN di Kalbar, maupun PMI ilegal yang pulang secara ilegal melalui jalur tikus.
Dalam rakor rakor ini, akan dibentuk Satgas Covid-19 khusus perbatasan.
Dalam rapat ini, Gubernur Kalbar meminta agar wisma-wisma di bawah Kementerian Dalam Negeri yang berada di perbatasan dijadikan sebagai tempat karantina bagi PMI yang baru dipulangkan.
Gubernur Kalbar juga merekomendasikan Pangdam XII Tanjungpura sebagai Ketua Satgas Covid-19 di Perbatasan Kalimantan Barat, sehingga pemulangan PMI dari Malaysia bisa diperketat sebelum dipulangkan ke kampung halamannya.
Dengan adanya satgas ini, penanganan pemulangan PMI dari Malaysia diharapkan bisa terkoordinasi dalam satu komando.
Doni Monardo meminta, melalui satgas perbatasan komunikasi dan penanganan bisa terkoordinasi dengan baik.
Unsur Kementerian dan Lembaga Pusat yang berada di perbatasan juga diminta patuh terhadap kebijakan Ketua Satgas Covid-19 Perbatasan.
