SEMARANG, KOMPAS.TV - Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendapat perlawanan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah. Mereka menyebut KLB di Deli Serdang ilegal dan tidak sah karena tidak sesuai AD/ART partai.
Bentuk kesetiaan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disampaikan saat kegiatan Rakorda DPD Demokrat Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang.
Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti menyatakan pihaknya akan memberikan perlawanan bila kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang disahkan karena dianggap ilegal. Partai Demokrat Jawa Tengah bersama 35 DPC akan setia pada Agus Harimurti Yudhoyono.
DPD Partai Demokrat Jawa Tengah juga mengancam akan mempolisikan 14 kadernya yang mengikuti KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021). Ancaman tersebut disampaikan karena 14 orang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jawa Tengah.
Sementara itu kader dan juga pendiri DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Dani Sriyanto meminta agar Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih mementingkan Partai Demokrat ke depannya yakni dengan duduk bersama menyikapi hasil KLB Deli Serdang. Jika masalah terus berlarut maka Partai Demokrat akan rugi, tidak bisa ikut bertarung politik di tahun 2024 nanti.
Dani Sriyanto menegaskan banyak kader Partai Demokrat yang berpotensial yang semestinya partai demokrat memberi kehormatan bagi kader tersebut atau kaderisasi.
#PartaiDemokrat #KLB #DeliSerdang
