KOMPAS.TV - Setelah mengklaim diri sebagai pengurus sah yang baru, Pengurus Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, mengurus dokumen kepengurusan ke Kemenkumham.
KLB memilih Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, secara aklamasi tanpa pesaing.
Pemerintah menyatakan tak ikut campur urusan siapa yang sah memegang partai demokrat, apakah Agus Harimurti Yudhoyono atau Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang jadi Ketua Umum Demokrat dari hasil KLB Deli Serang.
"Di luar konstitusi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat"
Itulah pesan kunci Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono melabeli Pengurus Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, jumat lalu (5/3)
Pengamat politik, Yunarto Wijaya mengkritisi terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deli, Serdang beberapa waktu lalu.
Menurutnya, terpilihnya Moeldoko hanya akan membawa beban bagi pemerintahan Jokowi saat ini.
Terutama, karena Moeldoko berada dalam lingkaran istana.
Sebaiknya Moeldoko mundur dan tidak rangkap jabatan dalam hal ini dan menjadi uji demokrasi dalam hal ini.
Partai Demokrat juga memiliki potensi konflik dalam beberapa tahun ke depan.
Kepala KSP juga mencerminkan wajah kepala pemerintahan atau kepala negara.
Hal ini dapat berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi, karena masyarakat dapat menilai bahwa ada politik istana yang bermain.
Direktur Eksekutif Charta Politika ini juga menambahkan, bahwa Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik, sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai.
Di sisi lain, Pak Jokowi juga bisa memilih orang untuk bisa membantu dirinya dalam situasi pandemi ini.
