JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran atas tindakan KSP Moeldoko yang ingin memecah belah Partai Demokrat.
"Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB illegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY dalam pernyataannya terkait KLB yang digelar di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
AHY lebih lanjut mengatakan, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum terkait KLB di Sumut. Laporan hukum, kata AHY, ditujukan kepada panitia hingga siapapun yang terlibat penyelenggaraan KLB.
"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah, melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB illegal kepada jajaran penegakan hukum," tegas AHY.
Sebelumnya, AHY mengatakan KLB yang digelar secara illegal dan inkonstitusional di Sumatera Utara dilakukan mantan kader yang bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal Moeldoko.
Video Editor: Mukhammad Rengga
