JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PMN aksi korporasi Yang memang tidak perlu memakai dana pemerintah , cukup dikelola direksi dan kementerian.
Menurut Erick sistem ini memudahkan pemerintah, serta pemeriksa untuk mencegah adanya lobi-lobi inidividu.
"PMN aksi korporasi Yang memang tidak perlu memakai dana pemerintah, cukup dikelola direksi dan kementerian, tapi kalau PMN itu memerlukan dana dari pemerintah, tupoksinya harus dibicarakan dengan Kemenkeu. Sistem ini memudahkan pemerintah, pemeriksa. Jadi tidak ada lagi lobi-lobi inidividu ke titik-titik, jadi kementerian tahunya di ujung, bahwa ini ada titik-titik yang harus dijalankan. Kita akan menghilangkan proses-proses yang tidak transparan, antara penugasan dan korporasi."ungkap Erick konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).
Lebih lanjut terkait transparansi, Erick Thohir juga akan menyerahkan laporan keuangan BUMN secara tuntas kepada Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Kami juga terus memperbaiki proses daripada pelaporan secara transparan. Insya Allah bulan ini pertama kali secara tuntas, laporan keuangan perusahaan BUMN itu terdata secara transparan dan akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden langsung di tahun ini."ungkap Erick.
Sehingga Menteri Keuangan dan Presiden bisa melihat secara langsung berapa beban utang perusahaan BUMN secara transparan.
Video Editor: Faqih Fisabililla
