TENGGARONG, KOMPAS.TV - Bertempat di gedung DPRD Kutai Kartanegara, puluhan kontraktor melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin ketua komisi III DPRD Kukar.
Kedatangan puluhan kontraktor ini untuk menagih proyek kegiatan APBD perubahan tahun 2020 yang sudah selesai dikerjakan, tetapi belum mendapat bayaran oleh pemerintah Kabupaten Kukar. Ada sebanyak 1.624 hingga 1.714 berkas proyek pekerjaan yang belum terbayarkan dengan nominal 226 milyar rupiah.
Salah satu kontraktor berharap pembayaran dilakukan secepatnya karena banyak kontraktor yang ketergantungan dari pembayaran utang, seperti ada tukang yang harus dibayar, utang di bank dan belanja barang lainnya selama kegiatan proyek berlangsung. Apalagi saat ini sedang masa pandemi covid-19.
Sementara itu sekretaris daerah Kukar, Sunggono memastikan dalam jangka waktu bulan januari hingga maret, pemerintah Kabupaten Kukar berjanji akan membayar seluruh proyek yang menjadi hak para kontraktor dengan menggunakan sistem triwulan, serta membuat nota kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.
Saat ini pihak pemerintah Kabupaten Kukar berencana memperbaiki sistem yang ada, terutama dalam melakukan verifikasi berkas yang saat ini masih dilakukan secara manual, untuk menghindari kejadian yang serupa.
#KontraktorKukar#MediasiDPRD#HutangPemkab
