KOMPAS.TV - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menolak kenaikan gaji Anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021.
Termasuk di dalamnya pengajuan penambahan anggaran rencana kerja tahunan sebesar 888 miliar rupiah.
Dengan 106 anggota, maka masing-masing anggota akan mendapatkan 8,38 miliar rupiah per tahun.
Besaran anggaran ini ditolak oleh Ketua PSI DKI Jakarta, Michael Sianipar.
Menurut PSI, di tengah pandemi covid-19, efisiensi anggaran harus dilakukan.
Apalagi, banyak warga jakarta mengalami tekanan ekonomi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik memastikan tidak ada kenaikkan gaji bagi anggota DPRD DKI dalam APBD 2021.
M. Taufik yang sekaligus Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja DPRD DKI Jakarta menjabarkan, kenaikkan APBD berupa kegiatan yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada hari Jumat (4/12/2020) membantah beredarnya informasi tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, bahwa informasi soal Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar tidak benar.
Menurut Prasetyo kenaikan RKT 2021 masih sebatas usulan yang seluruh komponennya akan dievaluasi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD DKI Jakarta.
Meskipun nanti disetujui di tingkat rapim, keputusan akhir tetap ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
