JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan bahwa tidak semua urusan merupakan tanggung jawab Gubernur.
Ridwan Kamil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers, usai memberikan keterangan di gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, pada hari Jumat (20/11/20) sore.
"Tidak Semua Urusan Secara Teknis Tanggung Jawab Gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan," ujar Ridwan.
Pria yang akrab disapa Emil ini kemudian melanjutkan, ada 6 urusan yang tidak bisa diintervensi oleh seorang Gubernur.
"Ada 6 urusan yang Gubernur tidak bisa mengintervensi. Satu, urusan keamanan.Itu bukan wilayah Pemda Provinsi. Dua, urusan pertahanan, bukan. Tiga, urusan yustisi, Pengadilan Kejaksaan, bukan. Empat, urusan agama, bukan. Lima, hubungan luar negeri, bukan. Enam, fiskal, juga bukan. Jadi dalam kondisi kewenangan itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa ini dalam aturan perundangan-undangannya," tegas Emil.
