JAKARTA, KOMPAS.TV - Front Pembela Islam (FPI) mempersoalkan kerumunan saat pilkada serentak yang dianggap tak pernah ditindak tegas.
Pernyataan ini muncul disaat kerumunan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizieq Shihab dipersoalkan berujung pada pencopotan Kapolda Metro Jaya.
FPI juga meminta kasus kerumunan terkait dengan pilkada disejumlah daerah seharusnya juga ditindak.
"Kita tidak minta diistimewakan tapi kita minta keadilan. Kita minta juga diproses yang sebelum-sebelumnya antara lain kerumunan tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker yang terjadi di Solo waktu mengantarkan Gibran sebagai calon wali kota," kata Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Aziz Yanuar.
Apa yang dipersoalkan FPI terkait pilkada sebelumnya juga sebelumnya dipertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut tidak ada peringatan soal kerumunan termasuk daerah yang menggelar pilkada.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menegaskan seluruh pelanggaran kampanye yang terkait dengan kerumunan telah ditindak.
Terkait dengan klaim Anies, kasus kerumunan acara dangdutan yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo telah memasuki tahap persidangan.
Pada sidang Selasa kemarin, Wasmadi didakwa dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan atas konser dangdut yang digelar 23 September yang mengundang kerumunan di tengah pandemi.
