JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Kebijakan Publik Dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menilai jika pemerintah kurang tegas dalam menghadapi kerumunan.
Hal ini menimbulkan kesan pemerintah seolah membiarkan kerumunan itu terjadi.
"Pak Rizieq itu kebetulan punya massa yang besar dan ini dilihat juga ketegasan dari pemerintah maupun aparat juga kelihatannya ciut nyalinya begitu melihat begitu besar massa yang berkumpul di situ," kata Trubus, Selasa (17/11/2020).
Berlanjut dengan resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab, Trubus melihat jelas ada unsur kesengajaan untuk melanggar protokol kesehatan ini.
"Dari tokoh sendiri, Pak Habib Rizieq ini kelihatannya tidak merespon secara proaktif. Harusnya beliau sebagai tokoh masyarakat memeberikan keteladanan sehingga tidak terjadi pengumpulan massa yang cukup besar seperti itu," lanjutnya.
Denda Rp 50 juta yang dilayangkan kepada Habib Rizieq Shihab, juga menurut Trubus dinilai kecil bagi sebagian masyarakat yang mampu.
Artinya, lanjut Trubus, akan ada banyak masyarakat mampu lainnya yang kemungkinan melakukan hal serupa.
Aparat dinilai tidak tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan padahal negara seharusnya tidak boleh kalah dalam menjaga keselamatan rakyat.
Mengapa pembiaran pelanggaran protokol kesehatan terjadi dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari?
Simak pembahasannya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Pengamat Kebijakan Publik Dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah.
