KOMPAS.TV - Salah satu peluang yang dapat dilirik UMKM selama masa pandemi ini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sejauh ini dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sudah 163.164 UMKM yang terlibat sebagai penyedia barang dan jasa di pemerintahan.
Secara nilai, realisasinya baru 74 triliun rupiah. Padahal yang dicadangkan khusus bagi UMKM adalah Rp 303 triliun jadi baru 25 persennya saja.
Ini khusus dari program kerterlibatan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan barang jasa di pemerintahan yang diluncurkan 17 Agustus lalu.
Jika didetailkan sebagian besar masuk dalam pengadaandi sektor makanan dan minuman sebesar 48 persen atau 130.541 paket. Kemudian 40 persennya di alat tulis kantor sisanya ada di furnitur, alat kesehatan dan alat pertanian.
Tidak hanya nilainya, jumlah UMKM yang terlibat pun sebenarnya masih tergolong mini. Baru sekitar 163.000 hingga pertengahan bulan ini jika dibandingkan ada 64 juta UMKM di Indonesia.
Pandemi covid-19 memang bagai badai besar yang menghantam UMKM. Dari survei LIPI, lebih dari 90 persen penjualan UMKM menurun drastis.
Kita lihat, sebanyak 43 persen responden UMKM mengaku penjualannya turun lebih dari 75 persen. 34,46 persen, penjualannya turun antara 50 hingga 75 persen dan 17,23 persen yang penjualannya turun kurang dari 50 persen.
Hanya segelintir saja yang mampu mempertahankan kinerja, dan mencatatkan kenaikan penjualan.
Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan ini, menjadi salah satu celah usaha bagi UMKM, sekaligus instrumen guna memutar ekonomi dalam negeri lebih kencang selama pandemi.
