JAKARTA, KOMPAS.TV - 8 bulan lebih, pandemi covid-19 membatasai hampir semua aktifitas sosial ekonomi warga di Indonesia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan hasil survei kesehatan dan ekonomi mayoritas responden meminta PSBB dihentikan, dengan alasan psbb tak sepenuhnya memutus penularan covid-19.
Survei indikator periode September 2020, 55 persen responden ingin PSBB dihentikan agar ekonomi segera berputar,
Hanya 39 persen responden yang masih setuju PSBB dilanjutkan demi kesehatan dan sisanya tidak menjawab.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat kembali menerapkan PSBB transisi 11 Oktober lalu, mengakui sulitnya kondisi ekonomi akibat kebijakan PSBB.
Anies menyebut, tak ada jalan lain agar kesehatan dan ekonomi sejalan.
Kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan, jadi kunci utama pengendalian covid-19.
Awal Oktober lalu, presiden Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah daerah, tak gegabah memilih penutupan wilayah sebagai kebijakan.
Jokowi menyebut, kesulitan ekonomi yang dialami warga sama buruknya dengan masalah kesehatan yang masih dialami seluruh negara lain.
Lanyas, bagaimana persisnya perubahan sikap masyarakat selama berbulan-bulan hidup di tengah ancaman kesehatan dan penurunan ekonomi dampak pembatasan sosial? Sejauh mana ekonomi mampu bertahan jika PSBB diteruskan hingga benar-benar aman dari penularan covid-19?
Simak pembahasan terkait polemik PSBB bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pandu Riono, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga menjadi Tim Ahli Satgas covid-19 DKI Jakarta dan Enny Sri Hartati, Ekonom Senior INDEF.
