KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis malam (15/10/2020), membahas beberapa persoalan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam pertemuan tersebut, Said Aqil Siradj menyerahkan draf rekomendasi yang berisi 8 poin terkait kiritik terhadap UU Cipta Kerja.
Menurutnya warga nahdliyin menilai pembahasan UU Cipta Kerja bersifat eksklusif dan kurang komunikasi. Pbnu mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.
Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Badlowi menyebut telah menerima delapan poin masukan dari NU terkait sejumlah keberatan, dalam Undang Undang Cipta Kerja.
Masukan dari NU ini nantinya akan dipelajari dan didalami oleh pemerintah.
